Medan ; metropena.co.id
Tudingan berbagai kasus yang melibatkan Oknum HRH Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Sumatra Utara.
Dilingkungan Dinas PUPR Sumut, beredar informasi bawa oknum Kabid Perencanaan adalah saudara dekat oknum pejabat di kantor Gubernur Sumatra Utara ini.
HRH itu, saudara dekat dari pejabat teras Pemprovsu, jadi dia itu sudah merasa diatas angin. Tidak ada yang bisa mengusik dan mengganggu dia itu, walau berbagai kasus telah terjadi, sudah ada yang mem backup di kantor Gubernur, ujar salah seorang sumber wartawan.
Dijelaskan sumber ini, Awalnya HRH adalah salah satu pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Namun karena berbagai kasus di Padang Lawas HRH acap kali di demo masyarkat.
Dengan kejadian itu, HRH mencari jalur untuk pindah ke Pemprovsu. Berkat kelihaiannya HRH dapat pindah ke Pemprovsu dan bertugas sebagai staf di lingkungan PUPR Sumatra Utara, jalan Sakti Lubis Medan.
” HRH itu, dilantik jadi Kepala Bidang Perencanaan sekitar bulan September 2025 kemarin” ujar sumber di Kantor PUPR.
Baru sekitar 3 bulan menjabat kepala bidang, Oknum HRH sudah bayak melakukan terobosan terobosan untuk memperkaya diri. seperti dugaan pungli kepada oknum rekanan anggaran APBD tahun 2025 dan pungli dari eselon empat bawahannya.
Yang paling sadis menurut sumber ini fee paket Bidang Perencanaan anggaran APBD tahun 2026 sudah disikat habis melalui anak anak main HRH. Jadi untuk pemenang paket pekerjaan tender dan PL bidang Perencanaan sudah ada pengantinnya tahun depan, beber sumber ini lagi.
Menanggapi berbagai kasus terkini dilingkungan dinas PUPR Sumatera utara Aktivis Sosial Kemasyarakatan Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Muhammad Abdi Siahaan, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk segera mungkin melakukan pencopotan jabatan dari HRH itu.
Kita selaku aktivis, merasa kecewa atas kinerja HRH yang baru 3 bulan di lingkungan PUPR Sumut sudah banyak tudingan tudingan miring kepadanya.
“Kita juga sudah mendapat info dari lingkungan dinas PUPR bagai mana sepak terjang beliau setelah menjabat Kepala Bidang Perencanaan PUPR Sumut. Kita juga sudah mendapat info bagai mana kinerjanya di Pemkab Paluta selama ini.” Ujarnya kepada wartawan, Senin (15/12).
Kehadiran HRH dilingkungan Dinas PUPR Sumut, akan menambah catatan hitam dikemudian hari. Kasus sebelumnya yang menimpa Kepala Dinas PUPR saja belum selesai, kini sudah muncul tudingan kebobrokan dan pungli kabid Perencanaan.
Kita selaku aktivis akan selalu mengawal informasi ini. Kita juga akan mecari info seakurat mungkin untuk kita laporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) tahun depan, tegas Abdi.
” Kasus beliau di Padang lawas sewaktu menjabat eselon dua, akan kita cari sampai dapat. Kita saat ini sedang mencari dan mengumpulkan data datanya.
Di era sekarang ini tidak ada yang kebal hukum, siapapun pejabat sebagai deking HRH itu, kita tidak takut, Tegas Abdi.
Informasi yang diperoleh wartawan di lingkungan Dinas PUPR Sumut baru baru ini, bandrol jabatan eselon 4 sekitar Rp 50 juta hingga Rp100 juta, semakin strategis jabatan yang diisi semakin tinggi pula maharnya.
Sedangkan untuk mahar jabatan eselon tiga terkhusus jabatan Ka UPT dibandrol sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta. Ujar sumber yang merahasiakan jati dirinya.
Wartawan yang mencoba menemui HRH di Dinas PUPR Sumut Jalan Sakti Lubis Medan, memperoleh informasi bahwa HRH tidak berada dikantornya (Selsi)
